Perkuat PPKM, Satgas Sebar Posko Covid-19 ke Tingkat Kampung
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 bakal menyebar pos komando ke tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
“Kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat ini juga diperkuat dengan strategi baru yang dicanangkan satgas yaitu pos komando yang akan dipimpin kepala desa atau lurah,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito melalui siaran langsung di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (2/2).
Ia menjelaskan pos komando tersebut bertugas membantu pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan PPKM, mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), serta memberikan pelayanan masyarakat.
Pos komando juga bertugas memperkuat pelaksanaan 3T (tes, telusur, dan tindak lanjut) di desa dan kelurahan dengan mengerahkan tenaga untuk penelusuran kasus dan memberikan informasi kepada masyarakat yang akan diperiksa Covid-19.
Wiku mengatakan petugas pada pos komando diharapkan bisa membantu masyarakat di wilayahnya yang membutuhkan perawatan hingga rujukan ke tempat pelayanan kesehatan setempat.
“Posko ini tersebar secara nasional, dibentuk dan dikelola Satgas Covid-19 dengan koordinasi kementerian atau lembaga mencakup Polri, TNI, tokoh masyarakat dan agama,” lanjut dia.
Wiku mengatakan secara prinsip PPKM sama halnya dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karena keduanya merupakan bagian dari kegiatan pembatasan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Namun bedanya, kata dia, PPKM dapat mengakomodasi penerapan kebijakan wilayah yang lebih luas tapi spesifik pada daerah yang masuk pertimbangan khusus berdasarkan parameter nasional. Penerapannya pun langsung di bawah pertanggungjawaban pimpinan daerah setempat.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengakui penerapan PPKM tak efektif menekan laju kasus. Melanjutkan keluhan presiden, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pimpinannya itu ingin jangkauan PPKM dipersempit agar lebih optimal.
PPKM di wilayah Jawa-Bali sudah diterapkan sejak 11-25 Januari 2021 dan kembali diperpanjang hingga 8 Februari nanti. Namun, angka kasus covid-19 di wilayah tersebut masih terus melonjak.
PPKM Surabaya Tambah Penutupan Jalan
Sementara itu di Surabaya, menindaklanjuti perpanjangan PPKM, pemkot setempat menambah ruas jalan yang ditutup atau kawasan physical distancing.
Jika sebelumnya, ruas jalan yang ditutup hanya di kawasan Surabaya Pusat yakni Jalan Tunjungan dan Jalan Raya Darmo tiap akhir pekan. Kini, rencananya akses jalan di Surabaya Barat, yaitu Jalan Mayjend Sungkono juga akan ditutup mulai Sabtu (5/2) besok.
Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Teddy Chandra menyebutkan cakupan jalan yang mulai ditutup yakni area di depan KPU Surabaya hingga Bundaran Satelit.
“Penutupan [Jalan Mayjen Sungkono] dimulai depan KPU Kota Surabaya hingga Bundaran Satelit. Dua jalur atau sekitar 3 kilometer,” kata dia di Surabaya, Selasa.
Ia membeberkan teknis penutupan jalan yakni pada malam hari, mulai pukul 20.00 WIB hingga 08.00 WIB. Hal itu sebagaimana sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Perwali Surabaya Nomor 67 Tahun 2020.
Peningkatan Operasi Yustisi Covid di DKI
Sementara itu di ibu kota RI, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan pihaknya bersama jajaran TNI/Polri akan terus melaksanakan operasi yustisi untuk mendisiplinkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.
“Kami bersama TNI Polri untuk terus melaksanakan operasi yustisi akan kami tingkatkan dan mendukung kegiatan kampung tangguh agar kita bisa mengurangi penyebaran dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” tuturnya dalam rekaman suara yang dibagikan tim humas Pemprov DKI, Selasa.
Meski PPKM tidak efektif dan belum maksimal, Riza menilai pelaksanaannya lebih baik dibanding kebijakan sebelumnya. Sebab, menurut politikus Partai Gerindra itu, kebijakan PPKM dilakukan serentak dan menyeluruh.
“PPKM ini ada baiknya, kenapa? Karena dengan adanya PPKM ini kebijakan dari pusat menyeragamkan kebijakan dari semua daerah, tidak hanya Jakarta atau Jabodetabek seperti yang kita harapkan, tapi juga se-Jawa dan Bali,” ujarnya.
Menurutnya, sudah seharusnya kebijakan dalam penanganan pandemi di Indonesia diseragamkan. Namun demikian, Riza berharap pemerintah pusat dapat meningkatkan layanan dan fasilitas kesehatan yang ada di kawasan Jabodetabek.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan dari hasil evaluasi PPKM 11 hingga 31 Januari ada peningkatan volume arus lalu lintas di Jakarta. Jumlah itu meningkat jika dibandingkan data pada penerapan PSBB Masa Transisi 12 Oktober sampai 1 November 2020.
“Volume lalu lintas kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar 12,18 persen,” kata Syafrin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa.
Jumlah penumpang harian angkutan umum perkotaan pada pada kebijakan PPKM juga mengalami peningkatan sebesar 10,49 persen jika dibanding PSBB Transisi. Saat itu, jumlah penumpang angkutan umum hanya 653.646 penumpang/hari.
Sedangkan, jumlah penumpang harian angkutan antarkota antar provinsi (AKAP) mengalami penurunan 18,01 persen atau rata-rata 4.523 penumpang/hari. Angka tersebut lebih rendah dibanding rata-rata penumpang di masa PSBB Transisi dengan jumlah 5.517 penumpang/hari.
Syafrin mengatakan, meski volume lalu lintas mengalami kenaikan, mobilitas masyarakat pada PPKM 11-26 Januari mengalami penurunan dibanding PSBB Transisi pada Oktober 2020.
Rinciannya, jumlah masyarakat yang mengunjungi retail dan tempat rekreasi berkurang 2,25 persen, kemudian masyarakat yang mengunjungi toko bahan makanan dan appeton menurun 7,56 persen. Berikutnya, mobilitas di tempat kerja juga menurun hingga 6,13 persen, mobilitas masyarakat di pusat transportasi umum berkurang 5,69 persen, dan mobilitas di area pemukiman menurun 1,13 persen.
Namun, mobilitas warga di taman justru meningkat 1 persen pada penerapan PPKM kali ini.
Sumber : cnnindonesia.com
Gambar : CNN Indonesia
