Libur Akhir Tahun Dipangkas, Ekonomi Diramal Minus 1,5 Persen
Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa keputusan pemerintah memangkas libur akhir tahun bakal berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal IV. Hitung-hitungannya, ekonomi minus 1,5 persen dari proyeksi semula kontraksi 0,5-1,5 persen.
Revisi pertumbuhan dilakukan mengingat sektor yang terimbas pemangkasan libur akhir tahun tidak sedikit, seperti pariwisata dan industri turunannya termasuk hotel, penerbangan, dan restoran.
Menurut Bhima, sektor perhotelan masih akan tumbuh negatif hingga 30 persen pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Diikuti, restoran yang kontraksi sebesar 5 persen-6 persen.
“Saya kira (pertumbuhan) akan berubah, akan lebih ke batas bawah. Jadi, minus 1,5 persen karena sepanjang tahun momentum Natal dan Tahun Baru menjadi faktor musiman yang ditunggu oleh pelaku ritel,” jelasnya, kepada CNNIndonesia.com pada Kamis (3/12).
Menurut Bhima, momen libur panjang Natal dan Tahun Baru umumnya bisa meraup pendapatan 30 persen dari bulan-bulan sebelumnya bagi pelaku usaha ritel.
Kalangan menengah ke atas yang biasanya menghabiskan uang dengan liburan akhir tahun pun bisa jadi mengurungkan niatnya untuk plesiran.
Kalau pun masih jalan-jalan, wisata yang dilakukan tak akan terlalu jauh karena mereka harus masuk kerja pada tanggal 28-30 Desember.
“Kalau libur dipangkas dan ada pandemi juga, efeknya ke perekonomian. Konsumsi rumah tangga akan lebih rendah dari proyeksi. Pemulihan akan butuh waktu relatif lebih lama khususnya di sektor pariwisata,” katanya.
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu memangkas libur akhir tahun dinilai sarat ‘kegalauan’. Pasalnya, di berbagai kesempatan ia meminta pertumbuhan ekonomi didorong, namun ia juga menahan puncak konsumsi masyarakat di akhir tahun.
Karenanya, Bhima menilai langkah Jokowi ini penuh kontradiksi. Apalagi, pemerintah tak melarang mobilitas masyarakat sehingga laju penyebaran pandemi covid-19 pun dinilainya tak akan efektif.
“Kalau mau fokus ke penanganan covid-19, harusnya lebih serius. Jangan tanggung-tanggung, mobilitas masih dibiarkan. Ada kegalauan dan inkonsistensi kebijakan,” ujarnya.
Lebih jauh, keputusan ini dilihatnya berpotensi memperbesar gelombang PHK di sektor perhotelan. Selain itu, karyawan bisa jadi dirumahkan lebih lama lagi.
Ekonom Perbanas Institute Piter Abdullah mengatakan meski akan memengaruhi roda ekonomi, namun ia tak melihat dampak yang terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Karena, mereka yang sejatinya akan berlibur adalah kelompok yang tidak lagi takut dengan ancaman covid-19, sedangkan mereka yang berhati-hati tidak akan berlibur meski diberi periode panjang.
Hanya saja, tentu pemangkasan membuat periode libur menjadi lebih pendek sehingga pendapatan dari sektor terkait pun menipis.
Di luar itu, Piter melihat masalah yang lebih besar, yaitu tidak konsistennya pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan.
Dia menyayangkan sikap pemerintah yang seakan tebang pilih. Ia bilang masyarakat banyak mengeluhkan pelanggaran protokol kesehatan dibiarkan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan politik.
Karena itu, ia menilai jika pemerintah ingin mengendalikan penyebaran pandemi, harusnya protokol ditegakkan setiap saat dan tak hanya pada waktu-waktu tertentu saja.
“Melaksanakan protokol kesehatan jangan hanya hit and run, jangan hanya sekali-sekali,” terang dia.
Seperti diketahui, pemerintah memangkas libur panjang di akhir tahun yang semula total 11 hari libur, setelah dipangkas jadi ada delapan hari libur akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy menyatakan bahwa libur akhir tahun akan berlangsung pada 24, 25, 26, dan 27 untuk perayaan Hari Raya Natal.
Setelah itu tiga hari kemudian warga tetap beraktivitas kerja seperti biasa sebelum memasuki libur akhir tahun 2020 dan libur awal tahun 2021. Lalu, libur dilanjutkan pada tanggal 31 Desember hingga 3 Januari 2021.
Sumber : cnnindonesia.com
Gambar: CNN Indonesia
