Kemendikbud: Pengganti UN Digelar di Kelas 4, 8, dan 11
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi Totok Suprayitno mengatakan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang akan menggantikan Ujian Nasional (UN) akan digelar di pertengahan jenjang sekolah siswa.
“Tidak di akhir ya nanti penggantinya [UN] tidak di akhir. Dulu kan ketika dilakukan asesmen anak sudah lulus. Kalau nanti enggak diturunkan setahun sebelumnya [untuk SMP dan SMA]. Jadi kalau kurang baik, guru masih ada kesempatan memperbaiki,” tutur Totok di Kemendikbud, Senayan, Jakarta Selatan pada Kamis (12/12).
Waktu pelaksanaannya akan berbeda untuk tiap tingkat pendidikan siswa. Untuk Sekolah Dasar (SD), kata dia, Asesmen dilakukan di kelas 4; untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kelas 8; dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di kelas 11.
Perkara ini dikatakan Totok terkait sejumlah kekhawatiran akan hilangnya motivasi siswa dalam belajar jika UN dihapuskan. Totok mengatakan motivasi belajar siswa seharusnya tidak dinilai hanya di akhir masa sekolah saja.
Asesmen ini harapannya akan dilakukan secara berkala oleh guru agar bisa menjadi tolak ukur pencapaian siswa.
“Oleh karena itu sebenarnya gantinya tidak hanya di UN diganti asesmen tadi. Tidak itu saja. Proses pendidikan itu yang guru-guru harus melakukan asesmen yang sifatnya formatif, untuk perbaikan terus menerus. Jadi semangat belajar tidak ditentukan hanya di akhir,” katanya.
Tes asesmen ini, kata Totok, akan berbentuk serupa dengan Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA), Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS), dan Athletic Coping Stress Inventory (ACSI) di luar negeri.
“ACSI itu salah satu bisa jadi embrionya tapi akan kita perluas juga. Termasuk survei karakter. Karakternya apa saja? Karakter yang diperlukan anak2 masa depan. Karakter pancasila, kemampuan gotong royong, kolaborasi, nasionalisme, karakter keilmiahannya, curiosity-nya,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan rencana penghapusan UN dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12).
“Penyelenggaraan UN tahun 2021, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” kata Nadiem.
Pertimbangan dari wacana ini, dikatakan Nadiem, karena UN punya banyak masalah. Beberapa di antaranya UN dianggap terlalu padat materi, sehingga murid hanya fokus menghafal. UN juga disebut banyak membuat murid stress.
Wacana ini menuai berbagai reaksi dari sejumlah pihak. Kebanyakan di antara mereka khawatir hilangnya UN akan membuat siswa jadi tidak termotivasi belajar dan lembek.
Sumber : cnnindonesia.com
Gambar : Poskota News
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
